Camat telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kutai Timur

Sebagian Kewenangan Bupati Dilimpahkan ke Camat
Untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Kutai Timur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kutim Nomor 21 tahun 2012 telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat yang tersebar pada 18 kecamatan se-Kutim.

SELANJUTNYA untuk memperjelas pelimpahan kewenangan dimaksud, Bupati Kutim mengeluarkan Perbup Nomor 6 tahun 2013 yang menjelaskan tentang perubahan beberapa lampiran terkait pelimpahan kewenangan dimaksud. Tujuannya masih sama, yakni agar peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dapat lebih maksimal.

Pada saat memimpin rapat yang dihadiri para camat se-Kutim di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim belum lama, Asisten Pemerintahan Syafruddin menjelaskan bahwa Perbup yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan ini dimaksudkan untuk merespons dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Terutama memerhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan.

Kewenangan camat sesuai Perbup dimaksud meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan serta pengawasan. Berikut fasilitasi, penetapan, pengumpulan data dan penyampaian informasi, penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan. Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan tata cara yang berlaku. Terkait hal ini, maka dinas, badan dan lembaga lingkup Pemkab Kutim wajib memberikan pembinaan intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dapat berjalan optimal.

“Tetapi dalam hal-hal tertentu, apabila camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan tersebut maka bupati dapat menarik kembali. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat tidak dapat dilimpahkan oleh camat ke kepala desa tanpa persetujuan bupati. Camat wajib membuat laporan untuk kewenangan yang telah dilaksanakan setiap enam bulan sekali kepada bupati melalui Sekretaris Kabupaten,” jelas Syafruddin didampingi Kabag Pemerintah Rizali Hadi.

Agar kewenangan tersebut dapat jelas dan dimengerti oleh para camat sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, Asisten Tata Pemerintahan menjelaskan dengan detail bidang dan jenis kewenangan dimaksud. Yakni bidang pertanian dan peternakan, bidang perkebunan, bidang perkoperasian, bidang penanaman modal, kepariwisataan dan kebudayaan. Selanjutnya bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial dan kemasyarakatan, hingga bidang penataan ruang.

Berikutnya bidang permukiman, bidang pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, bidang administrasi publik, pengembangan otonomi daerah. Menyusul bidang kependudukan, bidang hukum, perundang-undangan dan penegakan peraturan daerah, bidang penerangan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan, perikanan dan kelautan, perimbangan keuangan daerah, dan kehutanan.

Kemudian bidang perindustrian dan perdagangan, serta bidang pertambangan dan energi. Pertemuan tersebut dirangkai dengan sosialisasi pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s