Sengketa Lahan Petani di Kaubun,Kelompok Tani Bakuda Resmi Surati DPRD Kaltim

SAMARINDA – Kelompok Tani Bakuda (Banjar, Kutai dan Dayak) yang memiliki lahan seluas 400 hektare di Desa Cipta Graha Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, Kamis (1/3) kemarin resmi melayangkan surat kepada Ketua DPRD Kaltim yang ditembuskan ke Komisi I dan II DPRD Kaltim. Surat tersebut bertujuan agar persoalan kompensasi ganti rugi lahan bisa direalisasikan perusahaan perkebunan kepala sawit PT PT Fairco Agro Mandiri (FAM).

Dalam surat yang juga ditembuskan ke Presiden RI, DPR RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Pertanian, Kehutanan, Kapolri hingga Kapolda, Kejati, Gubernur Kaltim sampai ke Bupati dan DPRD Kutim serta instansi terkait di Kutim termasuk PT FAM tersebut, secara tegas akan menduduki lahan, mengajukan gugatan perdata maupun pidana. Hal itu dilakukan jika PT FAM tak beritikad baik untuk menyelesaikan ganti rugi kepada kelompok tani Bakuda yang beranggotakan 165 orang tersebut.

Tuntutan warga setiap hektarenya sebesar Rp100 juta atau sebesar Rp40 miliar untuk lahan seluas 400 hektare. Hal tersebut dikemukakan Ketua Kelompok Tani Bakuda Hadili kepada Koran Kaltim, kemarin.

“Saya sudah melayangkan surat ke DPRD Kaltim ditembuskan ke-29 stakeholder. Intinya jika perusahaan tak mau menyelesaikan ganti rugi, warga akan mengajukan gugatan perdata dengan tuntutan lebih besar lagi. Dengan harga ganti rugi perhektarenya mencapai Rp500 juta, karena lahan milik kepompok tani seluas 400 hektare sudah ditanami kepala sawit,” jelas Hadili.

Tak hanya akan mengajukan gugatan perdata terkait pencaplokan lahan seluas 400 haktare milik kelompok tani Bakuda. Tapi juga ada kasus lain, karena ada indikasi pemalsuan tandatangan warga.

Dikatakan Hadili pada tanggal 28 Juli 2008 lalu ada 15 petani meminjamkan lahannya seluas 32 hektare kepada PT FAM untuk dijadikan lokasi pembibitan. Dalam surat pernyataannya itu, warga sepakat meminjamkan lahannya hanya diperuntukkan sebagai lokasi pembibitan dan tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lain.

Apabila PT FAM telah selesai menggunakan lahan tersebut, maka harus dikembalikan kepada warga. Akan tetapi, surat pernyataan yang diteken Aco, Ruslan, Jamir, Marliso, Rahman, Murah, Suleiman, Mahir, Alan, Arbain B, Ulang, Robi, Bonga, Imbur dan Arbain K pada tanggal 28 Juli 2008, tiba-tiba dua minggu kemudian muncul surat baru yang diteken 15 warga tersebut pada tanggal 12 Agustus 2008.

Surat itu berupa pernyataan pencabutan dan pembatalan surat pernyataan yang telah dibuat pada 28 Juli 2008. Disitu juga disebutkan tidak akan menuntut pembayaran dan atau ganti rugi dalam bentuk apapun atas pelepasan hak garap, tanam tumbuh, bangunan dan lain-lainnya di dalam areal izin lokasi PT FAM.

Dengan munculnya surat kedua yang terindikasi palsu tersebut, karena tandatangan warga berbeda saat pembuatan surat pernyataan tanggal 28 Juli 2008 dengan surat tertanggal 12 Agustus 2008. Buntut dari munculnya surat palsu itu warga merasa dirugikan dan akan mengadukan perusahaan maupun oknum yang bermain di perusahaan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. (sua)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s