Ketua Komisi I DPRD Kutim kunjungi 4 Desa di Kaubun, Reses untuk serap aspirasi masyarakat

Pembangunan yang dilaksanakan di beberapa wilayah termasuk didaerah pedalaman ternyata masih menyisakan sejumlah persoalan klasik, tidak terlaksana dengan baik dan atau telah terjadi penyimpangan. Pembangunan yang seyogyanya untuk mensejahterakan masyarakat ternyata berbalik tidak memberikan manfaat apa pun terhadap masyarakat, setidaknya itu lah gambaran nyata realisasi pembangunan yang ada di beberapa Desa di Kecamatan Kaubun. Hal itu lah yang didapati anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Arfandi,SE yang melakukan reses di beberapa desa di Kecamatan Kaubun yakni Desa Mata Air dan Desa Bumi Rapak pada tanggal 26 April 2012, serta Desa Pengadan Baru dan Bumi Etam pada tanggal 27 April 2012.
Kegiatan “dadakan” yang dilakukan oleh Ketua Komisi I DPRD Kutai Timur ini mengagetkan masyarakat, bagaimana tidak disela-sela rapat penyusunan review dokumen RPJMDes di Desa Mata Air , 2 mobil tiba-tiba muncul diluar arena pertemuan dan turun beberapa orang yang salah satunya merupakan anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Menurut Arfandi,SE, kegiatan ini sudah rutin dilaksanakannya untuk menjaring aspirasi masyarakat. “ Tahun lalu saya ke Kecamatan Sangkulirang dan Sandaran dan tahun ini kami berbagi tugas dengan Ketua DPRD dimana Ketua melakukan reses di daerah Sangkulirang sedangkan saya sendiri melakukan reses dibeberapa desa di Kecamatan Kaliorang, Kaubun dan Karangan, dan alhamdulillah pada saat ini bertepatan dengan kegiatan rapat ini jadi saya bisa bertemu langsung dengan masyarakat “ kata Arfandi disela-sela perbincangannya.lalu ketika ditanya oleh sejumlah hadirin yang hadir mengapa tidak diberitahukan sebelumnya anggota DPRD dari daerah Sangatta ini hanya menjawab “ tidak enak nanti bikin repot”kata anggota DPRD berkacamata ini. Menurutnya tujuannya datang ke Desa Mata Air dan beberapa desa yang lain tidak lain adalah untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai program pembangunan dari masyarakat dan tujuan yang kedua yakni untuk mendapatkan masukan mengenai program realisasi plasma dari perusahaan perkebunan sekitar. Jangan sampai kejadian konflik seperti di Desa Bumi Rapak antara KSU Rapak Jaya dan KSU Sawit Mandiri mengenai lahan plasma terjadi di tempat lain. Menurutnya harus ada evaluasi menyeluruh terhadap program plasma yang telah disepakati berdasarkan MOU yang sudah ditandatangani bersama antara Koperasi dan perusahaan. Selain itu anggota DPRD ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengurus surat-surat tanah untuk legalitas kepemilikan lahan seperti segel,PPAT dan lain-lain.
Dalam kesempatan yang sangat baik ini langsung dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat Desa Mata Air, Fuaedy misalnya mengajukan usulan prioritas pembangunan berupa jalan usaha pertanian sepanjang 3 Km yang terletak di Kelompok Tani Bali Nusa dan Sumber Rejeki, 2 Jembatan di Desa Mata Air yang kondisinya rusak berat serta gorong-gorong. Lain pula dengan Amiruddin, warga Desa Mata Air yang mengharapkan bantuan kepada anggota DPRD untuk membantu menyelesaikan permasalahan tapal batas antar desa karena hal ini sangat rawan terjadi nya konflik, selain itu realisasi plasma kebun kelapa sawit yang bermitra dengan PT SPN dari 450 Ha sesuai kesepakatan MOU hanya baru terealisasi 150 Hektar saja sejak tahun 2007. Selain itu Pj. Kades Mata Air, Ayatman pun menambahkan adanya bangunan cekdam Kelompok Tani Sumber Rejeki anggaran pembangunan dari Dinas PU pada tahun 2011 lalu yang rusak setelah diterjang air luapan sungai namun setelah dilaporkan ke Dinas PU hingga saat ini belum diperbaiki oleh pihak kontraktor terkait. Menurutnya konstruksi cekdam tersebut dipertanyakan dan layak untuk diaudit oleh Itwilkab maupun BPKP. Selain itu masukan yang sangat baik juga datang dari Sofikun, Ketua Karang Taruna Desa Mata Air yang menyatakan perlunya dibuat kawasan konservasi hutan lindung seluas 200 Ha yang berfungsi untuk menjaga cadangan air masyarakat dimasa yang akan datang. Menurutnya dengan beroperasinya beberapa perusahaan perkebunan dan pertambangan batubara disekitar wilayah ini dapat merusak sumber air yang ada dikawasan ini.
Menjawab permintaan dan masukan dari masyarakat, Arfandi menyampaikan terimakasih atas masukan dan usulan dari masyarakat yang nantinya dan akan mengupayakan dimasukkan dalam APBD-Perubahan. Terkait dengan temuan cekdam yang jebol, foto dokumentasi tersebut telah diterimanya “Benar, saya sudah lihat fotonya dan nanti akan saya tanyakan kepada Dinas PU mengapa hal ini terjadi, termasuk nanti akan saya tanyakan apakah sudah diperiksa oleh instansi terkait atau belum” tambah anggota DPRD ini. Sedangkan usulan mengenai kawasan hutan lindung dirinya berjanji akan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kehutanan Kutim, karena menurutnya ada anggaran dari Dana Dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat mengenai program pembuatan kawasan hutan lindung namun tidak terserap karena tidak tersedianya lahan. Untuk itu dirinya meminta bukti berupa permohonan yang disampaikan kepada Dinas Kehutanan dan dirinya disertai dokumen yang menyatakan bahwa calon lokasi kawasan hutan lindung itu benar-benar ada dan telah disiapkan untuk itu.
Besok rencananya anggota DPRD ini bersama rombongan akan mendatangi Desa Pengadan Baru jam 9 esok pagi untuk selanjutnya melalui jalur darat menuju Desa Pengadan Kecamatan Karangan dan kembali bertemu dengan konstituennya dan mampir di Desa Bumi Etam, ibukota Kecamatan Kaubun selepas maghrib dihari yang sama.

Arfandi,SE, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Timur yang melakukan reses di Kecamatan Kaubun tanggal 26-27 April 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s