Laporan UPK PNPM Kecamatan Kaubun per Tahun 2012

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :
1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Pada tahun 2009 ini untuk pertama kalinya program PNPM-MP telah diperkenalkan kepada masyrakat di Kecamatan Kaubun melalui kegiatan sosialisasi PNPM-MP tingkat Kecamatan dan MusyawarahAntar Desa yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Kaubun pada tanggal 30 Juli 2009 yang lalu. Hasil yang diperoleh pada pertemuan tersebut adalah telah terbentuknya Pengurus MAD (Musyawarah Antar Desa) dan UPK (Unit Pengelola Kegiatan (UPKS) yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur.
Dalam perjalanannya, program PNPM-MP ternyata sukses dalam pencapaian realisasi PNPM-MP namun demikian tidak sedikit permasalahan yang dihadapi oleh pelaku PNPM baik ditingkat Kecamatan hingga Desa yaitu UPK, TPK, KPMD,TPU dan Kepala Desa sendiri yang bertindak selaku pembina kegiatan PNPM-MP dimasing-masing desa. Permasalahan-permasalah tersebut diantaranya berupa :
1. Partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti kegiatan PNPM di masing-masing Desa.
2. Usulan dan program yang tidak tepat sasaran.
3. Mandeknya pengguliran dana SPP di beberapa kelompok SPP
4. Progres kegiatan Sarpras (sarana dan prasarana ) yang mundur dari jadwal yang ditetapkan.
5. Pelaku-pelaku PNPM-MP belum memahami secara menyeluruh mengenai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pada tahun 2011 yang lalu UPK Kecamatan Kaubun telah merampungkan laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2011. walaupun sudah berjalan selama 3 tahun bukan berarti tidak memiliki kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pengelola kegiatan PNPM ditingkat Kecamatan.
Berikut adalah Laporan pertanggungjawaban keuangan UPK selama kurun waktu 2009 hingga 2011 yang lalu, Laporan ini sebelumnya telah disampaikan pengurus UPK kepada peserta MAD (Musyawarah Antar Desa) Sosialisasi PNPM tahun 2012 pada tanggal 16 Februari 2012 yang lalu di aula Kantor Camat Kaubun.
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN UPK PNPM KECAMATAN KAUBUN TAHUN 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s