Tentang Ijin Gangguan di Kutai Timur

HO atau yang dikenal Ijin Gangguan biasanya baru kita dengar ketika kita sedang akan mau membuat badan usaha maupun akan melakukan kegiatan usaha misalnya membuka toko, membuka rumah makan, membuka usaha kerajinan tangan dan sebagainya. Ijin gangguan merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh pemilik usaha karena hal itu sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

alur perijinan di BP2T Kabupaten Kutai Timur

Indonesia sendiri mempunyai sejarah panjang dalam menangani gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Pada awal tahun 1926, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Undang-Undang Gangguan dalam Lembaran Negara (Staatsblad) nomor 226 dan kemudian mengubah undang-undang tersebut melalui Lembaran Negara tahun 1940 nomor 450. Perundang-undangan aslinya berjudul Undang-Undang Gangguan (“Hinderordonnantie”) dan ijin yang dikeluarkannya dikenal dengan nama ”Ijin H.O”.Setelah kemerdekaan, sistem ini dikenal sebagai “Undang-Undang Gangguan”. 50 tahun kemudian, jauh setelah kemerdekaan Indonesia, Menteri dalam Negeri menerbitkan Peraturan No. 7 tahun 1993 tentang Ijin Gedung dan Ijin Gangguan bagi Perusahaan-Perusahaan di bidang Industri yang kemudian mengubah pendekatan nasional terhadap isu-isu tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, ijin yang bersifat wajib tersebut disebut sebagai “Disturbance Permits” dan “Nuisance Permits”.
Sesuai dengan ketentuan, karena di Kabupaten Kutai Timur belum terdapat pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat termasuk dalam hal pemberian ijin HO,SITU,TDP dan IMB, maka pengurusan HO,SITU,TDP dan IMB masih harus diproses di BP2T (Badan Pelayanan Perijinan Terpadu) Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan Camat hanya mengeluarkan rekomendasi mengenai keberadaan lahan dan tempat usaha yang sesuai dengan kenyataan dilapangan setelah dilakukan pengecekan oleh tim kecamatan.
Apabila akan mengurus perijinan HO agar hendaknya dapat mendatangi kantor Camat Kaubun di Seksi Trantib untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.

Apa Yang Dimaksud Dengan Izin Gangguan (HO )
Izin Gangguan (HO) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam sosial
dan lingkungan

Apakah Syarat Izin Gangguan (HO)
1. Surat Permohonan.
2. Surat Rekomendasi Camat Setempat.
3. Fhoto copy KTP
4. Fhoto copy surat Keterangan Tanah/Surat Perjanjian sewa tanah.
5. Pas fhoto ukuran 3 x 4 sebanyak 4 Lembar
6. Surat pernyataan tidak keberatan dari jiran tetangga yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah .
7. Mengisi formulir yang telah disediakan.

Berapa lama pengurusan HO
Untuk pengurusan ijin ini memerlukan waktu paling tidak 1 (satu) Minggu apabila berkas telah lengkap
Berikut adalah format HO yang dapat anda download
Berikut adalah format pengurusan HO yang dapat anda download

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s