Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran 2010 di Kecamatan Kaubun

BAB I
PENDAHULUAN


Kecamatan Kaubun merupakan eks daerah pemukiman transmigrasi yang dibuka oleh pemerintah pusat pada tahun 1988 oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang waktu itu masih bernama Kaliorang. Kawasan Permukiman Transmigrasi Kaliorang terletak di wilayah Kecamatan Kaliorang dengan Pola Usaha permukiman transmigrasi adalah pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Dalam Kawasan Transmigrasi Kaliorang terdapat beberapa desa baik berupa desa setempat maupun desa yang terbentuk melalui perkembangan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).
Kawasan Transmigrasi Kaliorang terdiri dari 13 (tiga belas) Unit Permukiman Transmigrasi ditambah 2 (dua) desa setempat, yaitu UPT Kaubun yang ditetapkan dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seJuas 4.389 ha sesuai dengan nomor SK HPL :35/HPL/DA/88, Tgl. 27 Mei 1988, dan dan UPT Pengadan dengan luas HPL 6.137 ha ,sesuai dengan nomor SK HPL : 10/HPL/.BPN/96, Tgl.16 Januari 1996.
Kecamatan Kaubun adalah bagian dari Wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah 153,38 km2 yang terletak disebelah Barat Daya dari ibuKabupaten Kabupaten Kutai Timur, Sangatta. Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kaubun merupakan hasil dari pemekaran Kec. Kaliorang pada akhir tahun 2005 menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu Kec. Kaliorang, dan Kec. Kaubun yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Sangatta Selatan, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Rantau Pulung, Kecamatan Kaubun,Kecamatan Karangan, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Long Mesangat pada tanggal 31 Oktober 2005
Batas wilayah Kecamatan Kaubun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 Pasal 12 ayat (4) adalah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sangkulirang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sangkulirang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliorang
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bengalon
Namun hingga saat ini, ada beberapa titik koordinat batas Kecamatan Kaubun dengan kecamatan yang bersebelahan yang lain yang belum disepakati dan hingga saat ini sedang dilaksanakan proses inventarisasi titik koordinat oleh Pemerintah Daerah.
Kecamatan Kaubun juga terletak pada Lintang : 1o 14’ 24” – 0o 48’ 0” LU dan pada Bujur : 117o 38’ 06” BT – 117o 58’ 12” BT. dari posisi tersebut dapat diketahui bahwa Kecamatan Kaubun tetap berada dalam posis yang dekat dengan garis khatulistiwa yang memiliki 2 musim yang tidak dapat ditebak setiap tahunnya yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dengan posisi tersebut Kecamatan sangat ideal untuk dikembangkan tanaman musiman maupun komoditas pangan yang memerlukan sumber curah hujan yang banyak setiap tahunnya.
Kecamatan Kaubun memiliki nilai lebih dimata investor khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit, dengan kondisi lahan berbukit dan iklim tropis dengan curah hujan tinggi setiap tahunnya membuat wilayah Kecamatan Kaubun menjadi lahan yang cocok untuk pengembangan lahan Kelapa Sawit. Dengan luas lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimiliki eks Trans Kaubun dan Pengadan mencapai 10.526 Ha, merupakan potensi yang sangat luas bagi pengembangan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Kaubun dimasa yang akan datang.
Luasnya potensi lahan pertanian ini lah yang menjadikan Kaubun menjadi salah satu Kecamatan yang memiliki 2 (Dua) buah bendungan sekaligus yaitu Bendungan Sungai Kaubun dan Bendungan Sungai Rapak yang hingga saat ini masih terus dikerjakan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan pada tahun 2010 bendungan siap untuk dipergunakan dan diharapkan mampu mengaliri areal persawahan seluas 890 Ha termasuk 400 Ha lahan sawah baru di Desa Bumi Rapak dan 50 Ha sawah di Desa Bumi Jaya dan diharapkan mampu meningkatkan produktifitas petani hingga 3 kali panen dalam setahun atau 2.312 Ton gabah siap giling.
Lahan pertanian yang dapat dikembangkan oleh masyarakat umumnya adalah padi sawah disamping juga beberapa varietas padi gunung yang masih relatif kecil luas lahannya. Luas lahan padi sawah mencapai 650 Ha dan luas lahan padi gunung hanya 72 Ha. Dengan banyaknya potensi lahan basah yang dimiliki masih terbuka kemungkinan luas areal persawahan akan meningkat seiring dengan usulan program pembangunan kepada pemerintah untuk bantuan pembukaan lahan persawahan. Dengan program diversifikasi pertanian diharapkan mampu meningkatkan produksi beras dan gabah dan tercapainya swasembada beras.
Selain potensi pertanian, tentunya masih terdapat sektor perkebunan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Kaubun. Sampai dengan tahun 2010 ini terdapat 6 (Enam) perusahaan sawit yang telah beroperasi di Kecamatan Kaubun dan satu diantaranya telah memiliki pabrik pengolahan CPO yaitu milik PT. Gunta Samba di Desa Pengadan Baru. Perkebunan tersebut selain membuka perkebunan inti mereka juga berkewajiban untuk membuka kebun plasma bagi masyarakat melalui kemitraan dengan koperasi setempat. Diharapkan dengan pola kerjasama seperti ini kedua belah memperoleh keuntungan dimana perusahaan dapat memanfaatkan lahan masyarakat yang belum tergarap dan masyarakat dapat meningkat kesejahteraannya karena bekerja di perusahaan.
Selain potensi perkebunan dan pertanian, potensi perikanan juga potensial untuk dikembangkan di Kecamatan Kaubun. Potensi perikanan yang dapat dikembangkan yaitu perikanan darat dan perikanan air laut karena beberapa Desa seperti Desa Bumi Rapak, Desa Bumi Etam dan Desa Cipta Graha berbatasan dengan laut dan merupakan daerah pesisir yang berpotensi untuk dikembangkan perikanan tambak/ air payau. Dengan beberapa anak sungai yang mengalir didalamnya dapat dipergunakan sebagai areal perikanan air tawar disamping untuk memenuhi kebutuhan air irigrasi bagi para petani dan air untuk kebutuhan hidup penduduk disekitar sungai. Hingga saat ini dari 32 Ha potensi lahan perikanan yang belum tergarap, baru 6 Ha yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat.
Dalam mendukung program pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu revitalisasi Gerdabangabri (Gerakan Daerah Pengembangan Agribisnis), Kecamatan Kaubun pada saat ini telah mengupayakan untuk menjadi sentra produsen tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur. Hal itu tidak dapat dipungkiri mengingat hingga saat ini masih ada potensi lahan basah seluas 1.038 Ha yang siap untuk dikembangkan. Sampai dengan saat ini jumlah lahan yang telah dikelola oleh Kelompok Tani atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di masing-masing Desa mencapai 650 Ha dan rata-rata telah menghasilkan gabah kering sejumlah 5 Ton/Ha yang mampu menghasilkan padi sejumlah 4 Ton/ha yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Kedepannya diharapkan padi hasil produksi Kecamatan Kaubun dapat mensuplai Perum. Bulog untuk memenuhi kebutuhan raskin yang ada di Kecamatan Kaubun pada khususnya dan di Kabupaten Kutai Timur pada umumnya.

Kecamatan Kaubun terdiri dari 8 (delapan) Desa yaitu
1. Desa Bumi Etam luasnya 29,7 Km2 dengan jumlah penduduk 1.993 orang
2. Desa Bumi Rapak luasnya 26,8 Km2 dengan jumlah penduduk 1.644 orang
3. Desa Bumi Jaya luasnya 14,5 Km2 dengan jumlah penduduk 1.178 orang
4. Desa Cipta Graha luasnya 15,4 Km2 dengan jumlah penduduk 1.083 orang
5. Desa Kadungan Jaya luasnya 11 Km2 dengan jumlah penduduk 956 orang
6. Desa Pengadan Baru luasnya 15 Km2 dengan jumlah penduduk 1.069 orang
7. Desa Mata Air luasnya 21,15 Km2 dengan jumlah penduduk 677 orang
8. Desa Bukit Permata luasnya 16,75 Km2 dengan jumlah penduduk 1.093 orang
Masing-masing Desa tersebut diatas telah memiliki sistem Pemerintahan Desa sebagai mana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah turunannya yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Di Kecamatan Kaubun yang telah dibentuk sejak tahun 2005, program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa semakin lama semakin membaik. Namun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan pada khususnya. Kebijakan tentang program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat masih jauh dari harapan, hal ini ditandai dengan masih minimnya partisipasi masyarakat dan juga pihak lain termasuk perusahaan yang ada di sekitar desa. Padahal seperti yang kita ketahui, kunci sukses keberhasilan pembangunan disuatu wilayah tergantung dari partisipasi pemerintah, masyarakat dan swasta yaitu perusahaan setempat. Yang jamak terjadi adalah hanya baru ada peran dari pihak pemerintah, masyarakat pun dalam berpartisipasi masih setengah-setengah, terlebih lagi pihak perusahaan yang mendasarkan bahwa belum ada kebijakan peraturan perundangan yang secara implisit meminta kepada perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di masyarakat sekitar perusahaan.
Program pembangunan dan pemberdayaan yang sedang dilaksanakan di Kecamatan Kaubun yakni
1. Program PNPM-MP di 7 Desa
2. Program Alokasi Dana Desa di 8 desa
3. Program Desa Siaga di 8 (delapan) desa
4. Program CSR Perusahaan belum terdapat laporan
5. Program Desa Mandiri Pangan dan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Desa Bumi Rapak dan Desa Cipta Graha
.
Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:
a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kutai Timur, maka dalam rangka pengendalian guna mengetahui perkembangan proses pengelolaan penggunaan ADD maka kami sampaikan laporan akhir tentang pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Dana Desa. Laporan Akhir sebagaimana dimaksud merupakan ikhtisar laporan keuangan yang terdiri dari penerimaan ADD dan penggunaan ADD setiap akhir tahun anggaran.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten Kutai Timur kepada seluruh desa yang berasal dari penyisihan Dana Alokasi Umum yang diberikan berdasarkan potensi desa serta memperhitungkan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan secara swadaya tanpa harus menunggu pembangunan yang dibiayai dari Pemerintah Kabupaten.
Adapun besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa adalah sebagai berikut :
Besarnya Alokasi Dana Desa
Di Kecamatan Kaubun

No Nama Desa Besar ADD yang diterima
2009 2010
1 Bumi Etam Rp 500.000,- Rp 602.540.000,-
2 Bumi Rapak Rp 500.000, Rp 603.800.000,-.
3 Bumi Jaya Rp 500.000, Rp 566.301.328,-
4 Cipta Graha Rp 500.000, Rp 629.387.159,-
5 Kadungan Jaya Rp 500.000, Rp 648.788.642,-
6 Pengadan Baru Rp 500.000, Rp 627.732.187,-
7 Mata Air Rp 500.000, Rp 593.340.579,-
8 Bukit Permata Rp 500.000, Rp 568.213.420,-
Jumlah Rp 4.000.000.000,- Rp 4.840.103.315

Mekanisme Pelaksanaan ADD Tahun 2010
Terbitnya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kutai Timur yang berbeda dengan ketentuan penggunaan ADD pada tahun 2009 mau tidak mau membawa konsekuensi yang berbeda dalam hal pengaturan tentang Alokasi Dana Desa. Perbedaan jumlah ADD yang pada tahun 2009 seragam Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan pada tahun 2010 penggunaan ADD proporsional mulai digunakan mengakibatkan jumlah dana ADD yang diterima setiap Desa berbeda tergantung pada jumlah penduduk, luas wilayah, keterjangkauan wilayah, dan ketersedian sarana dan prasarana publik yang belum tersedia dimasing-masing desa.
Pada tahun 2009 misalnya Belanja Langsung dan belanja Tidak Langsung telah mempunyai ketetapan tersendiri dan ditetapkan seragam yaitu Rp 350.000.000 untuk Belanja Langsung untuk membiaya kegiatan pembangunan sedangkan Rp 150.000.000,- dikategorikan sebagai kelompok Belanja Tidak Langsung untuk kepentingan operasional Pemerintah Desa. Namun sesuai Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2010, Berlaku ketentuan 70% dari total ADD dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa misalnya untuk pembangunan fisik, bantuan sosial termasuk permodalan Bumdes dan dibagi menjadi komponen Belanja Langsung dan Tidak Lengsung dan ketentuan 30 % dari tota ADD yang diterima dipergunakan untuk semua kebutuhan operasional pemerintahan desa termasuk diantaranya honor kegiatan, tambahan tunjangan penghasilan, Alat Tulis Kantor, Perjalanan Dinas yang sebelumnya masuk dalam Belanja Rp 350.000.000, dan komponen 30 % ini pun dibagi menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
Selain itu perbedaan yang lain adalah mekanisme persyaratan yang lebih ketat dengan berkas persyaratan yang mencapai 123 item walaupun verifikasi SPJ saat ini telah didelegasikan ke Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan. Namun tidak ayal di BPMPD pihak pemerintah desa pun harus menjalani verifikasi SPJ ADD sesuai tahapnya yang sebetulnya verifikasi serupa telah dilakukan oleh Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan.,
Berkaitan dengan hal itu, kami memberlakukan aturan persyaratan pencairan dengan ketat dengan maksud agar sesuai dengan aturan dan menjamin tidak adanya penyelewengan penggunaan ADD setiap tahunnya yang bisa saja terjadi.Persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 7 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Kutai Timur pada awal pencairan yang berjumlah 86 ceklist berkas harus dipenuhi terlebih dahulu, hal itu dimaksudkan agar pada tahap pencairan II, III dan IV persyaratan yang terdapat 86 ceklist tidak kami tanyakan lagi karena sudah dilengkapi pada tahap awal sebelum pencairan. Sehingga nantinya Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan Kaubun memfokuskan pada materi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa.
Hingga batas akhir penetapan pencairan yakni pada tanggal 15 Desember 2010, baru 5 Desa yang telah menyelesaikan proses pencairan, hal ini terjadi karena lambannya pemerintah desa dalam menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban ADD Tahun 2009 sehingga untuk pencairan pada tahap I tahun 2010 menjadi terhambat. Kendala lain yang ditemui oleh pemerintah desa adalah proses verifikasi berkas yang dilakukan oleh Tim Verifikasi ADD di tingkat Kabupaten yang membutuhkan waktu lama sehingga memakan waktu proses pencairan.
Selain itu ada beberapa desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban serta masih belum memenuhi rekomendasi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan oleh pihak Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Hasil pemeriksaan yang telah dikeluarkan adalah sebagai berikut :
1. Desa Pengadan Baru : Surat Nomor : 700/267/ITWILKAB-TU/VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 dan LHP Nomor 700/232/ITWILKAB-TU/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010
2. Desa Mata Air : Surat Nomor 700/77/ITWILKAB-TL/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 dan LHP Nomor 700/89/ITWILKAB-KS/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010
3. Desa Kadungan Jaya : LHP Nomor 700/90/ITWILKAB-ADD/VI/2010 tanggal 22 Juni 2010.
Memperhatikan hal tersebut, pemerintah desa pada saat itu belum mengindahkan rekomendasi dimaksud, maka untuk kelengkapan proses pencairan ADD tahun 2010, kami telah mengeluarkan surat Nomor ; / ……/PMD tanggal 5 November 2010 perihal permohonan rekomendasi tertulis untuk proses ADD yang kami tujukan kepada pihak Inspektorat Wilayah agar desa-desa yang telah memenuhi rekomendasi bisa dikeluarkan rekomendasi atau keterangan bahwa desa yang bersangkutan telah menyelesaikan rekomendasi yang diminta dan bisa diproses untuk pencairan ADD tahun 2010. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan ternyata ada beberapa desa yang belum juga memenuhi permintaan kami serta pada akhir-akhir jadwal pencairan ternyata ada laporan dari masyarakat dan BPD masing-masing desa yang menyatakan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan ADD tahun 2009 yang luput dari pemeriksaan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Setidaknya hingga laporan ini dibuat ada 3 (Tiga) Desa yang tidak berhasil mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2010 dan hanya 1 (satu) desa saja yang tidak dapat mencairkan ADD sampai 100% yakni :
1. Desa Bumi Etam hanya mencairkan sampai pada tahap III.
2. Desa Mata Air tidak dapat mencairkan ADD tahun 2010
3. Desa Pengadan Baru tidak dapat mencairkan ADD Tahun 2010
4. Desa Kadungan Jaya tidak dapat mencairkan ADD tahun 2010.

Program Pembangunan Fisik yang berasal dari Alokasi Dana Desa
Dari rangkaian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat dilihat perubahan yang signifikan khususnya pada percepatan pembangunan desa. Bukti nyata yang dapat dilihat dengan kasat mata diantaranya dengan telah terselesaikannya.
1. Desa Cipta Graha
1) Pengadaan Pipanisasi Air Bersih RT.01 dengan biaya Rp. 2,000.000,-
2) Pengadaan Pipanisasi Air Bersih RT. 02 dengan biaya Rp. 2,000.000,-
3) Pengadaan Pipanisasi Air bersih RT. 03 dengan biaya Rp. 2,000.000,-
4) Pengadaan Pipanisasi Air Bersih RT. 04 dengan biaya Rp. 2000.000,-
5) Pengadaan Pipanisasi Air Bersih RT.05 dengan biaya Rp. 2.000.000,-
6) Pengadaan Pipanisasi Air Bersih RT.06 dengan biaya Rp. 2.000.000,-
7) Pengadaan Pipanisasi Air Bersih RT.07 dengan biaya Rp. 2.000,000,-
8) Pengadaan Pipanisasi Air Bersih RT.08 dengan biaya Rp. 2.000.000,-
9) Pengadaan Pipanisasi Air Bersih RT.09 dengan biaya Rp. 2.000.000,-
10) Pengadaan Pipanisasi Air Bersih RT.10 dengan biaya Rp. 2.000.000,-
11) Pengadaan Kabel Jaringan Listrik RT.01 dengan biaya RP. 2.000.000,-
12) Pengadaan Kabel Jaringan Listrik RT. 02 dengan biaya Rp. 2.000,000,-
13) Pengadaan Kabel Jaringan Listrik RT. 06 dengan biaya Rp. 2.000.000,-
14) Pengadaan kabel Jaringan Listrik RT. 09 dengan biaya Rp. 2.000,000,-
15) Pengadaan Kabel Jaringan listrik RT. 10 dengan biaya RP. 2.000.000,-
16) Rehab Gorong-gorong RT. 01 dengan biaya Rp. 5.000,000,-
17) Rehab Gorong-gorong RT. 05 dengan biaya Rp. 10.000,000,-
18) Rehab Gorong-gorong RT. 08 dengan biaya Rp. 5.000,000,-
19) Rehab Gorong-gorong RT. 09 dengan biaya Rp. 5.000,000,-
20) Rehab Gorong-gorong RT. 10 dengan Biaya Rp. 5.000,000,-
21) Rehab Jembatan RT. 05 ( 2m x 4m ) dengan biaya Rp. 4.500,000,-
22) Rehab Jembatan RT. 08 ( 2m x 4m ) dengan biaya Rp. 4.500,000,-
23) Pengadaan Cincing Sumur 50 bh dengan biaya RP. 11.250,000,-
24) Pembuatan Sumur gali 9 bh dengan biaya Rp. 9.000.000,-
25) Pembuatan Sumur Bor 1 bh dengan biaya Rp. 10.000.000,-
26) Pemeliharaan jaringan Irigasi Pemasukan 3000m dengan biaya Rp. 15.000,000,-
27) Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pembuangan 2000m dengan biaya Rp. 10.000,000,-
28) Pengadaan Mesin Diesel Listrik RT. 01 1Paket dengan biaya Rp10.000.000,-
29) Pengadaan Mesin Diesel Listrik RT. 02 1 Paket dengan biaya Rp.10.000.000,-
30) Pengadaan Mesin Diesel Listrik RT. 06 1 Paket dengan biaya Rp.10.000.000,-
31) Pengadaan Mesin Diesel Listrik RT. 09 1 Paket dengan biaya Rp.10.000.000,-
32) Pengadaan Mesin Diesel Listrik RT.10 1 Paket dengan biaya Rp. 10.000.000,-
33) Rehab Kantor Desa 1 Paket Dengan biaya Rp. 9.621.000,-
34) Rehab Gedung TK 1 Paket Dengan biaya Rp. 15.000.000,-
35) Rehab Gedung BPD 1 Paket Dengan biaya Rp.15.000.000,-

2. Desa Bumi Etam
1) Pengadaan Papan Nama Kantor Desa dan Sekretariat BPD dengan biaya Rp.10.500.000,-
2) Pengadaan tiang Bendera Kantor Desa dengan biaya Rp. 2.254.700,-
3) Pengadaan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan dengan biaya Rp. 10.000.000,-
4) Pengadaan Bangunan Gapura dengan biaya Rp. 41.000.450,-
5) Pengadaan Sarana Prasarana Umum Balai Desa dengan biaya Rp.39.206.900,-
6) Pengadaan Sarana Perhubungan dengan biaya Rp. 2.500.000,-
7) Pengadaan Fasilitas Olah Raga dengan biaya Rp. 12.648.500,-
8) Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik Desa dengan biaya Rp. 48.017.900,-
9) Pengadaan Jaringan Instalansi Air Bersih dengan biaya Rp. 58.985.000,-
10) Perehaban Bangunan untuk Kantor Koprasi dengan biaya Rp.16.698.550,-
11) Pengadaan Kantin Desa dengan biaya Rp.22.300.000,-

3. Desa Bumi Rapak
1) Rehab Jalan D.Maninjau dengan biaya Rp. 49.000,000,-
2) Pengadaan gorong-gorong Jl Pendidikan dengan biaya Rp. 5.000,000,-
3) Pengadaan Gorong-gorong Jl D.Tempe dengan biaya Rp. 7.362.000,-
4) Pengadaan Gorong-gorong Jl D.Tondano dengan biaya Rp. 5.000,000,-
5) Pengadaan Gorong-gorong Jl D.Maninjau dengan biaya Rp. 3.500,000,-
6) Pengadaan jembatan Lingkungan Jl.D Batur dengan biaya Rp. 8.000,000,-
7) Lanjutan Bangunan Balai Desa dengan biaya Rp. 165.000,000,-
8) Rehab kantor Desa dengan biaya Rp. 5.000,000,-
9) Rehab kantor urusan agama dengan biaya Rp. 5.000,000,-
10) Lanjutan Bangunan Pura dengan biaya Rp. 10,000,000,-
11) Lanjutan Bangunan masjid Nurul Iman dengan biaya Rp. 8.000.000,-
12) Lanjutan Bangunan Masjid Nurul Hidayah dengan biaya Rp. 8.000,000,-
13) Rehab Mushola Assalam dengan biaya Rp. 3.000,000,-
14) Lanjutan Bangunan Masjid Baitul Muttaqim dengan biaya Rp.3.000,000,-

4. Desa Bukit Permata
1) Peningkatan Jalan gang Lingkungan dengan biaya Rp. 48.000.000,-
2) Pembangunan lanjutan Balai Desa dengan biaya Rp. 44.168.000,-

5. Desa Bumi Jaya
1) Pengadaan Jaringan Instalansi Listrik RT 02 dengan biaya Rp 16.500.000,-
2) Pengadaan Jaringan Air Bersih RT. 02 dengan biaya Rp. 6.440.000,-
3) Pengadaan Jaringan Air Bersih RT. 03 dengan biaya Rp. 29,600.000,-
4) Pengadaan Jaringan Air Bersih RT. 05 dengan biaya Rp. 28.860.000,-
5) Pengadaan Goronggorong RT 01 dengan biaya Rp. 12.500.000,-
6) Pengadaan Drainase jalan RT 01 dengan biaya Rp. 17.100.000,-
7) Pengadaan Drainase Jalan RT 04 dengan biaya Rp. 28.860.000,-
8) Pengadaan drainase jalan RT 06 dengan biaya Rp. 14.060.000,-
9) Pengadaan Jalan Masuk Ke Balai Desa dengan biaya Rp. 14.360,000,-
10) Pengadaan Gedung Kantor Desa dengan biaya Rp. 49.500,000,-
11) PengadaanGedung Kantor BPD dengan biaya Rp. 44.000,000,-

Disamping itu banyak kegiatan pemberdayaan yang dilakukan berupa kegiatan gotong royong dan pelatihan-pelatihan dan bantuan sosial serta bantuan keuangan yang dapat di rasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat secara umum. Antara lain Bantuan Keuangan untuk operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (BPD, LPM,Karang Taruna, PKK dan Lembaga Adat Desa.

Dalam ADD selain program kegiatan pembangunan fisik, juga dilaksanakan beberapa program bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan rumah ibadah. Adapun beberapa Bantuan Sosial yang diberikan adalah sebagai berikut :
1. Desa Cipta Graha
1) Bantuan Sosial kepada Mushola 1 Paket dengan biaya Rp. 3.000.000,-
2) Bantuan Sosial Kepada Mushola 1 Paket dengan biaya Rp. 3.000.000,-
3) Bantuan Sosial Pengadaan Bangunan Pendopo Kuburan dengan biaya Rp. 10.000.000,-
4) Bantuan Sosial untuk Guru Ngaji dengan biaya Rp, 10,800,000,-
5) Bantuan Sosial untuk LPTQ Kecamatan dengan biaya Rp. 10,000,000,-
6) Bantuan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dengan biaya Rp. 7,500,000,-

2. Desa Bumi Etam
1) Bantuan Sosial Keagamaan Untuk Masjid 4 Buah dengan biaya Rp. 10.000.000,-
2) Bantuan Sosial Keagamaan untuk Masjid 1 Buah dengan biaya Rp. 1.000.000,-
3) Bantuan Sosial Keagamaan Untuk Gereja Khatolik 1 Buah dengan biaya Rp.5.765.000,-
4) Bantuan Sosial Untuk Fakir Miskin 18 Orang dengan biaya Rp.1.800.000,-
5) Bantuan Sosial untuk Yatim Piatu 25 Orang dengan biaya Rp. 2.500.000,-
6) Bantuan Sosial untuk LPTQ Kecamatan dengan biaya Rp. 10.000,000,-

3. Desa Bumi Bumi Rapak
1) Bantuan Sosial Fakir Miskin dengan biaya Rp. 6.500,000,-
2) Bantuan Sosial Kesehatan Masyarakat Miskin dengan biaya Rp.15.000.000,-
3) Bantuan Sosial IRMA dengan biaya Rp. 3.000,000,-
4) Bantuan Sosial LPTQ Kecamatan dengan biaya Rp. 10,000,000,-
5) Bantuan Sosial HUT RI dengan biaya Rp. 7000,000,-
6) Bantuan Sosial Kegiatan Kader Pemberdayaan masyarakat dengan biaya Rp.7.658.000,-
7) Bantuan Sosial Pasraman Kilat dengan biaya Rp. 3.000.000,-
8) Bantuan Sosial Halal Bihalal dengan biaya Rp. 3.000.000,-
9) Bantuan sosial pesantren Kilat dengan biaya Rp. 5,000,000,-
10) Bantuan Sosial Salawat Jamaah dengan biaya Rp. 2.640.000.-

4. Desa Bukit Permata
1) Bantuan Sosial Fakir Miskin dengan biaya Rp. 2.500.000,-
2) Bantuan Sosial Yatim Piatu dengan biaya Rp. 2.500,000,-
3) Bantuan Sosial Kesehatan Masyarakat dengan biaya Rp. 20.000,000,-
4) Bantuan Sosial Untuk Bencana Alam dengan biaya Rp. 8.500,000,-
5) Bantuan Sosial Untuk Organisasi Seni dan Budaya dengan biaya Rp.7.000,000,-
6) Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan dengan biaya Rp. 28,500,000,-
7) Bantuan Sosial LPTQ Kecamatan dengan biaya Rp. 10.000,000,-
8) Bantuan Sosial Untuk Hari-hari Besar nasional dengan biaya Rp.13.000,000,-
9) Bantuan Sosial Untuk Hari-hari Besar Keagamaan dengan biaya Rp.10.000,000,-

5. Desa Bumi Jaya
1) Bantuan Sosial Orang Tua Jompo dengan biaya Rp. 4.250.000,-
2) Bantuan Sosial Anak Yatim Piatu dengan biaya Rp, 5.250.000,-
3) Bantuan Sosial Kesehatan Masyarakat dengan biaya Rp. 15.000.000,-
4) Bantuan Sosial Kematian dengan biaya Rp. 1.500,000,-
5) Bantuan Sosial Kelompok Tani dengan biaya Rp. 2.000,000,-
6) Bantuan Sosial DKM dengan biaya Rp. 2.000,000,-
7) Bantuan Sosial IRMA dengan biaya Rp. 2.000,000,-
8) Bantuan Sosial MTQ Kecamatan dengan biaya Rp. 10.000,000,-
9) Bantuan sosial Guru Ngaji dengan biaya Rp. 5.000,000,-

1.3. Kondisi perekonomian
Berisikan gambaran perekonomian meliputi potensi ekonomi desa, sektor perekonomian penduduk baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
Desa Pengadan Baru merupakan desa pada dasarnya merupakan desa agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian tani. Dengan demikian hingga tahun 2010 mata pencarian dan kondisi perekonomian di desa …………………. dapat di data sebagai berikut :
a. Sarana Prasarana
1. Pasar Desa : 2 Buah (Hasil Pembangunan dari Pemda Kutai Timur Tahun 2009 dan Hasil pembangunan PNPM-MP tahun 2010) yang terletak di Desa Bumi Jaya dan Bumi Etam
2. Jalan Usaha Tani : 25 Km
3. Bendungan Irigrasi :2 buah di Desa Bumi Rapak dan Desa Cipta Graha
4. Saluran Irigasi : Primer 12,15 Km, Sekunder : 11 Km
6. Jembatan : 37 buah jembatan kayu dan 4 buah jembatan besi
7. Gorong – gorong : 110 buah
8. Jalan Desa (Lingkungan) :40,5 Km

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
1. Petani : 1.670 orang
2. Buruh Tani : 305 orang
3. Buruh/Swasta : 2.383 orang
4. PNS/PTT : 129 orang
5. Pengrajin : 20 orang
6. Pedagang : 247 orang
7. Peternak : 105 orang
8. Montir : 15 orang
9. Paramedis/Nakes: 15 orang
10. Wiraswasta : 25 orang
c. Kelompok Usia Penduduk
1. 0 – 1 tahun : 210 Orang
2. 2 – 4 tahun : 847 orang
3. 5 – 7 tahun : 463 Orang
4. 8 – 12 tahun : 944 Orang
5. 13-15 tahun : 462 orang
6. 16-18 tahun : 499 orang
7. 19 -25 tahun : 1.391 orang
8. 26 – 35 tahun : 1.559 orang
9. 36 – 45 tahun : 1.241 Orang
10. 46 – 50 tahun : 541 orang
11. 51 – 60 tahun : 448 orang
12. 61 -75 tahun : 213 orang
13. lebih dari 75 tahun : 204 orang

1.4. Kondisi Sosial Budaya
Kecamatan Kaubun terdiri dari beberapa etnis, budaya dan agama sehingga masyarakat Kecamatan Kaubun merupakan masyarakat yang mejemuk. Berikut data penduduk berdasarkan agama yang dianut,.

a. Data Jumlah Penduduk menurut Agama :
1. Islam : 6.028 Orang
2. Kristen Khatolik : 2.154 Orang
3. Kristen Protestan : 221 Orang
4. Hindu : 785 Orang
5. Budha : 0 Orang

b. Jumlah Penduduk Menurut Etnis/ Suku :
a. Kutai : 464 Orang
b. Dayak : 20 Orang
c. Jawa : 2.384 Orang
d. Lombok : 1019 Orang
e. Bali : 935 Orang
f. Bugis : 557 Orang
g. Batak : 2 Orang
h. Sunda : 1177 Orang
i. NTT : 2.355 Orang
j. Banjar : 248 orang
k. Suku lain-lain :103 orang
c. Sarana Peribadatan :
1. Bangunan Masjid : 21 buah
2. Bangunan Langgar/Musholla : 20 buah
3. Bangunan Gereja : 5 buah
4. Bangunan Pura : 3 buah

d. Sarana Pendidikan :
• TK/TK Islam : 6 Buah
• SD/MI : 8 Buah
• SLTP/MTs : 4 Buah
• SMA Negeri : 1 Buah
• Pendidikan Non Formal : – Buuah

2.2. Program Pemberdayaan Masyarakat/PPM
Dalam pelaksanaan program pemerintahan baik yang menyangkut hal pelayanan maupun hal yang menyangkut pembangunan sarana fisik, pemerintah desa juga berusaha untuk memaksimalkan keterlibatan masyarakat secara dalam proses perencanaan hingga realisasi. Dengan demikian diharapkan semua kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah desa dapat diterima oleh masyarakat desa secara umum.

Sebagai bukti nyata proses pemberdayaan masayarakat yaitu dilibatkannya masyarakat dalam proses penggalian gagasan arah pembangunan desa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) sebagai acuan dasar penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) yang selanjutnya di terapkan dalam Angagaran Pendapat Belanja Desa (APBDes). Dalam proses pelaksanaannya pun pemerintah desa melibatkan kelompok-kelompok kecil sebagai pelaksana kegiatan terutama kelompok masyarakat setempat, sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan harapan penerima manfaat (masyarakat umum).
Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah desa telah berupaya secara optimal untuk memberdayakan sumber daya yang ada dalam rangkaian proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

BAB III
INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator yang dicapai

Dari pelaksanaan survei dan monitoring yang dilaksanakan oleh Tim dari Kecamatan ke 5 Desa yang menerima Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 25-29 April 2011. Tim yang kami bagi dalam beberapa tim melakukan kunjungan ke desa sekaligus melihat secara langsung bukti fisik/bangunan yang didanai dari ADD. Indikator penilaian keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kaubun meliputi :
– Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD.
– Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa (Musrenbang Desa).
– Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
– Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDesa.
– Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
– Penyerapan tenaga kerja lokal /setempat yang tinggi.
– Besarnya jumlah penerima manfaat kegiatan (terutama dari kelompok miskin).
– Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
– Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Indikator yang Belum Dicapai
Namun demikian ada satu indikator capaian yang belum dapat dicapai yaitu tidak terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hal ini karena Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan yang akan didanai dari ADD masih berkonsentrasi pada pembangunan fisik dan bantuan sosial kemasyarakat.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN USAHA YANG DILAKUKAN

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan ADD
Permasalahan yang dihadapi oleh oleh seluruh Pemerintah Desa se kecamatan Kaubun dalam melaksanakan program dan Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
1. Minimnya pemahaman tentang ADD terutama oleh para stakeholder pemerintahan desa.
2. Situasi dan kondisi kantor milik pemerintahan desa yang kurang represntatif khusus guna melaksanakan berbagai rangkaian proses ADD khususnya ruang rapat dan ruang kerja masing-masing staf
3. Realisasi kegiatan ADD yang dengan rentang waktu tidak begitu panjang karena baru dapat realisasi mulai pada bulan juni serta kegiatan fisik baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus. Sehingga menyulitkan pihak pengelola dan pelaksana kegiatan ADD dalam merealisasikan kegiatan tepat waktu yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2010. Selain itu terdapat juga kesulitan bahan baku seperti kayu dan material pendukung lainnya sehingga menyulitkan pihak pelaksana proyek untuk melaksanakan pembangunan.
4. Perubahan peraturan tentang teknis pelaksanaan kegiatan ADD yang beberapa kali terjadi.

Usaha yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan
1. Pelatihan manajemen keuangan desa dan pelatihan computer aparatur desa. Untuk itu pemerintah Kecamatan telah berupaya melakukan pembinaan melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang meliputi :
a. Pelatihan bagi bendaharawan dan Sekretaris Desa mengenai SPJ ADD Tahun 2010
b. Pelatihan Komputer dan Internet bagi Kepala Desa, Sekdes dan bendaharawan Desa di Hotel Kutai Permai Sangatta
c. Pelatihan bagi Sekretaris Desa dan bendaharawan mengenai teknis Pertanggungjawaban ADD.
d. Pelatihan dan Pembekalan bagi unsur pemerintahan desa di 7 Desa se Kecamatan Kaubun.
e. Pelatihan Tata Naskah Dinas bagi Sekretaris Desa, Sekretaris LPM, Sekretaris BPD, Sekretaris PKK dan Sekretaris Karang Taruna.
2. Mengundang fasilitator secara kelembagaan (diharapkan dari pihak Kecamatan dan Kabupaten Kutai Timur) untuk memberikan pemahaman dan pelatihan tentang ADD.
3. Renovasi kantor desa melalui anggaran ADD 2010 dengan tata ruang yang representative guna melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan ADD. Untuk itu beberapa desa telah menganggarkan rehab bangunan kantor desa dan balai desa guna mendukung pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

4. Memberlakukan jam kerja ekstra pada malam hari dari para stakeholder yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan ADD.

BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Kegiatan ADD untuk tahun anggaran 2010 sudah dapat dipandang lebih baik dari tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya pihak yang terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan ADD mulai dari proses perencanaan sampai pada proses pengawasan dan pelaporan kegiatan. Selanjutnya dibutuhkan sebuah sinergi pemerintahan yang solid antara pemerintahan desa setempat serta pemerintahan yang ada diatasnya guna mencapai kinerja yang optimal.

Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat kami berikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur guna kelancaran proses Kegiatan Alokasi Dana Desa tahun berikutnya adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan ADD pada tahun berikutnya hendaknya dapat di realisasikan lebih awal sehingga pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik.
2. Setelah kegiatan ADD berjalan, diharapkan tidak ada lagi perubahan-perubahan tata kelola baik yang bersifat teknis maupun non teknis, dan kalaupun terjadi revisi diharapkan hanya sebatas penjabaran dari aturan-aturan yang sudah terbit sebelumnya.
3. Para pemangku kepentingan hendaknya mengalokasikan kembali melalui ADD tahun berikutnya untuk peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan desa terutama yang berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan ADD.
4. Untuk mengoptimalkan pendampingan kegiatan ADD oleh fasilitator desa, hendaknya masing-masing desa didampingin oleh satu orang fasilitator.
5. Beberapa permasalahan terdapat pada level yang berbeda-beda, yakni pada level pemerintahan desa, pemerintah pada tingkat kecamatan dan pada tingkat kabupaten. Dan untuk level pemerintahan desa sudah dapat dikondisikan langsung oleh desa masing-masing, dan untuk level diatasnya hendaknya dapat menjadi perhatian bersama untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan secara makro.
Kaubun, 21 Juni 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s