Ketentuan pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Kutai Timur

Baru-baru masyarakat di Desa Mata Air baru saja menghelat pesta demokrasi yakni Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2012 yang lalu, dari 5 pasang calon yang telah lulus tes tertulisa dan kompetensi yang diadakan oleh BPMPD Kabupaten Kutai Timur, telah ada 1 orang yang dinyatakan sebagai Kades Terpilih dari 4 calon Kades yang lain. Untuk diketahui hasil dari perolehan suaranya adalah sebagai berikut :
1. I Gede Sukanita : 33 suara
2. Nyoman Sumaryana : 71 suara
3. Aan Supriyadi : 45 Suara
4. Fuaedy :158 Suara
5. Tidak Sah : 5 suara,
dari total hak pilih yang berhak sebanyak orang, hanya 312 orang yang menggunakan hak suaranya. dan tidak hanya Desa Mata Air saja yang melaksanakan pesta demokrasi ini, Desa Pengadan Baru dan Desa Bukit Permata akan melaksanakan perhelatan serupa yang hingga saat ini belum jelas kapan waktunya.
Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disingkat Pilkades, adalah suatu pemilihan Kepala Desa secara langsung oleh warga desa setempat. Berbeda dengan Lurah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa.
Pilkades dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa. Pilkades telah ada jauh sebelum era Pilkada Langsung. Akhir-akhir ini ada kecenderungan Pilkades dilakukan secara serentak dalam satu kabupaten, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaannya lebih efektif, efisien, dan lebih terkoordinasi dari sisi keamanan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa proses pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
1. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.
2. Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
3. Kepala desa menjabat maksimal dua kali
4. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
5. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Den sesuai persyaratan;Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
6. Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
7. Calon Kepala Desa dapat, melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hash pemilihan Kepala Desa kepada BPD; Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dirnaksud pada ayat; ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
8. Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
9. Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/ Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
10. Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
11. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Namun demikian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya PP 72 Tahun 2005 tersebut. Didalam Perda tersebut memang masih banyak pasal-pasal yang bisa saja ditafsirkan lain oleh setiap orang yang membacanya, untuk itu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kutai Timur telah memberikan penjelasan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengaturan Jabatan Kepala Desa. Hal itu dapat dilihat sebagai berikut :
1. Pasal 7 ayat 1 huruf c : berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan foto copy STTB yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
Yang dimaksud dengan dan/atau sederajat, adalah :
Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau sekolah keagamaan lainnya,
(1) Ujian Persamaan Paket B.
Dalam hal calon tidak bisa melengkapi persyaratan foto copy STTB yang telah dilegalisir, maka pada saat pendaftaran dan ujian Penyaringan Bakal Calon harus membawa STTB atau ijasah aslinya dan Panitia Pilkades membuat pernyataan bermaterai bahwa pada saat mendaftar telah menunjukkan STTB atau ijasah aslinya tersebut.
2. Pasal 7 ayat 1 huruf d : berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
Yang dimaksud dengan pasal ini adalah usia pada saat yang bersangkutan mendaftar, dan sebagai dasar penentuan usia dilihat dari tanggal lahir yang tercantum dalam ijasah bukan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Pasal 7 ayat 1 huruf h : mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya.
Yang dimaksud dengan pasal ini bersifat relatif, maksudnya bukan berarti yang bersangkutan mengetahui semua hal di desanya dan juga bukan berarti harus dikenal oleh seluruh masyarat di desanya.
4. Pasal 7 ayat 1 huruf i : bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan berdomisili dari Kepala Desa.
Yang dimaksud dalam pasal ini adalah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan saat yang bersangkutan mendaftar, terhitung sejak yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk di desa tersebut.
5. Pasal 7 ayat 3 : Syarat bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o Pasal ini, maka Pejabat Kepala Desa tersebut harus mengundurkan terlebih dahulu dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa baru.
Yang dimaksud dalam pasal ini adalah dalam rangka efetivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, maka setelah Penjabat Kepala Desa mengundurkan diri, ditunjuk Sekretaris desa atau salah satu kepala urusan di desa tersebut sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa.
6. Pasal 7 ayat 4 : Pegawai Negeri atau anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, selain harus memenuhi persyaratatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga harus memiliki Surat Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Yang dimaksud dengan pasal ini adalah :
1) Bagi Pegawai Negeri Sipil : Persetujuan dari Bupati Kutai Timur secara berjenjang.
2) Bagi anggota TNI: Persetujuan dari Dandim Kutai Timur secara berjenjang.
3) Bagi anggota POLRI : Persetujuan dari Kapolres Kutai Timur secara berjenjang.
7. Pasal 13 ayat 2 : Anggota BPD yang menjadi panitia pemilihan dan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan non aktif kepada pimpinan BPD.
Yang dimaksud dengan pasal ini adalah : bahwa bagi Badan Permusyawaratan Desa (Ketua, Wakil, Sekretaris maupun Anggota apabila mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan surat cuti dari Camat, hal ini juga berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkatnya yaitu harus mendapatkan cuti dari Camat, kecuali bagi Penjabat Kepala Desa diharuskan mengundurkan diri sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf o.
8. Pasal 17 ayat 1 : Bagi Kepala Desa yang sedang menjabat akan melakukan kampanye, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus mengajukan cuti. Selanjutnya Pasal 17 ayat 2 : Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kutai Timur.
Yang dimaksud dengan pasal ini adalah : bahwa untuk menjaga netralitas dan kelancaran pelaksanaan Pilkades, maka bagi Kepala Desa dan Perangkatnya serta Badan Permusyawaratan Desa yang sedang menjabat dan berkeinginan untuk menjadi Calon Kepala Desa, maka pada saat yang bersangkutan mendaftar sudah memperoleh surat cuti dimaksud dan dilampirkan dalam berkas pencalonannya, pemberian Cuti oleh Camat tersebut waktunya adalah selama masa kampanye yang jadwalnya menyesuaikan dengan jadwal kampanye yang dibuat oleh Panitia Pilkades. Selanjutnya untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa pada saat yang bersangkutan cuti, ditunjuklah Plt Kepala Desa yang mekanismenya sebagaimana diuraikan pada pasal 5 Peraturan ini.
Lalu terkadang kita bingung dengan istilah-istilah Kepala Desa Definitif, Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Kepala Desa (Plt.Kades) dimana kah letak perbedaannya. Menurut Perbup Nomor 2 Tahun 2010, yang membedakan dari jabatan tersebut adalah hanya soal pengangkatan , tugas pokok yang harus diselesaikannya serta lamanya waktu menjabat.
Sebutan jabatan kepala desa adalah menurut Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2010 adalah sebagai sebagai berikut :
1. Kepala Desa, yaitu kepala pemerintah desa yang diangkat oleh Bupati berdasarkan hasil pemilihan kepala desa dan telah dilantik oleh pejabat yang berwenang. Inilah yang dikenal sebaga Kepala Desa Definitif yang akan menjabat selama 6 (enam) tahun setelah Pelantikan.
2. Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Desa), yaitu kepala pemerintah desa yang diusulkan melalui hasil musyawarah BPD, direkomendasikan/ditindaklanjuti oleh Camat dan ditetapkan melalui keputusan Bupati untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. maka disimpulkan bahwa masa jabatan Penjabat kepala desa adalah paling lama 6 bulan terhitung sejak masa berlakunya SK Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan dan paling lama 1 (satu) bulan dalam masa jabatannya sudah dapat memfasilitasi terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Desa.
3. Pelaksana Tugas Kepala Desa (Plt. Kepala Desa) yaitu kepala pemerintah desa yang karena jabatannya yang ditunjuk dari sekretaris desa atau salah satu kepala urusan, yang ditetapkan dengan keputusan Camat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Pelaksana Tugas Kepala Desa (Plt. Kepala Desa) bersifat sementara untuk mengisi kesosongan jabatan kepala pemerintah desa sampai ditetapkannya Penjabat Kepala Desa atau sampai dilantiknya Kepala Desa definitif. Pelaksana Tugas Kepala Desa (Plt. Kepala Desa) ditetapkan karena Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengalami hal sebagai berikut :
a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri;
c. Tidak bersedia melaksanakan tugas sebagai kepala desa
d. Masa Jabatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa telah berakhir.
Itulah ketentuan yang sebenarnya mengenai peraturan tentang masa jabatan Kepala Desa yang sebenarnya, namun prakteknya dilapangan masih banyak juga pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti molornya masa jabatan Kepala Desa diluar ketentuan misalnya ada masa Jabatan Kepala Desa yang lebih dari 6 (enam) tahun karena BPD belum membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disebabkan lemahnya pengawasan dari pihak Kecamatan untuk memberitahukan tentang berakhirnya masa Jabatan Kepala Desa,atau ada juga Penjabat Kepala Desa yang masih menjabat lebih dari 6 (enam) bulan meskipun hal ini tidak dapat dibenarkan karena molornya waktu Pilkades atau belum dilantiknya Kepala Desa terpilih karena harus menunggu SK Bupati tentang Penetapan Kades Terpilih menjadi Kepala Desa atau karena belum dilantik karena harus menunggu agenda waktu yang pas dari pejabat yang berwenang.
Menyangkut masalah Pelantikan Kepala Desa dan BPD sebenarnya Camat telah diberikan kewenangan untuk melantik yang bersangkutan sebagai mana yang terdapat dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13/02.188.45/HK/VII/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan wewenang Bupati Kutai Timur dibidang Pemerintahan Desa kepada Camat se kabupaten Kutai Timur maka Camat pun menerima sebagian pendelegasian wewenang dibidang Pemerintahan Desa yang meliputi :
a. Mengambil Sumpah/ janji dan Melantik Kepala Desa
b. Mengambil sumpah / janji Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
c. Atas nama Bupati Kutai Timur mengangkat dan memberhentikan Kepala Adat Besar dan Adat Biasa. Sekretaris dan pembantu Adat biasa, Sekretaris dan Pembantu Kepala Adat Besar dengan Keputusan Camat.
d. Menerbitkan surat Keputusan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat
e. Memlberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan terhadap aparat desa dalam hal :
1. Pengelolaan dana Alokasi Dana Desa (ADD)
2. Menyelesaikan sengketa antar desa dalam wilayah kerjanya
3. Memberikan bimbingan dan petunjuk Perselisihan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa
Jadi sebenarnya pelaksanaan atas ketentuan pelaksanaan Pilkades dan Pelantikan Kades terpilih sebenarnya dapat dilaksanakan tepat waktu agar tidak menimbulkan prasangka dari masyrakat mengenai masa jabata Kepala Desa. Tinggal kemauan dan keinginan dari para pemangku kepentingan/stake holder lah yang bisa melaksanakan ketentuan tersebut.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s