Besaran Tunjangan PNS di Kabupaten Kutai Timur

Kabupaten Kutai Timur dikenal sebagai daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar.
Hasil pertambangan dan perkebunan memberikan kontribusi besar terhadap jumlah Dana Perimbangan yang diterima daerah yang sejak tahun 1999 memisahkan diri dari Kabupaten Kutai.
Tidak mengherankan pada tahun 2012 menduduki peringkat 7 sebagai kota/kabupaten terkaya versi Warta Ekonomi. Data tahun 2011 menunjukkan pendapatan daerah yang diperoleh dari PAD dan Dana Perimbangan (diluar DAU, DAK dan Dana Dekonsentrasi) mencapai Rp 1,635.544.485.000.
Sumber Pendapatan di Luar DAU, DAK dan Dana Konsentrasi Tahun 2011:
PAD 53.198.414
Dana Perimbangan:
* Bagi Hasil Pajak 202.996.579
* Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam 1.379.349.492
Jumlah 1.635.544.485

Jumlah PNS 6.429
Berdasarkan Peraturan Bupati No.5 Tahun 2012, Pemda Kutai Timur memberikan tunjangan tambahan penghasilan bagi para PNS. Dalam Perbub ini terutama mengatur tentang kriteria dan penerima tambahan penghasilan dan pemotongan sebesar 3% per hari bagi PNS yang tidak masuk. Ketentuan tambahan penghasilan bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan diatur tersendiri.
Selain itu para PNS juga mendapatkan tunjangan perbaikan berupa tunjangan uang makan per hari berdasarkan golongan. Besarannya untuk golongan I dan II Rp 30.000, golongan III Rp 32.000 dan Golongan IV Rp 36.000, lebih besar daripada uang makan PNS Pusat.
Berikut Daftar Tambahan Penghasilan PNS di lingkungan Kab. Kutai Timur:
No Tambahan Penghasilan Satuan Jumlah
I Bersasarkan Beban Kerja

A Pejabat Struktural/Non Struktural/Tenaga Fungsional
1. Pejabat Eselon II/a OB 3.000.000
2. Pejabat Eselon II/b OB 2.750.000
3. Pejabat Eselon III/a OB 2.520.000
4. Pejabat Eselon III/b OB 2.370.000
5. Pejabat Eselon IV/a OB 2.070.000
6. Pejabat Eselon IV/b OB 2.000.000
7. Pejabat Eselon V OB 1.900.000
8. Staf Non Eselon Gol. IV OB 1.600.000
9. Staf Non Eselon Gol. III OB 1.350.000
10. Staf Non Eselon Gol. III OB 1.000.000
11. Staf Non Eselon Gol. I OB 700.000

B Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
1. Koordinator Pengelola Keuangan OB 2.000.000
2. Bendahara Umum Daerah/PPKD OB 1.850.000
3. Kuasa Bendahara Umum Daerah OB 1.500.000
4. Pengguna Anggaran pada SKPD :
* Mengelola Anggaran SKPD > Rp 5 M OB 1.450.000
* Mengelola Anggaran SKPD Rp 1 M – Rp 5 M OB 1.280.000
* Mengelola Anggaran SKPD Rp 5 M OB 1.000.000
* Mengelola Anggaran SKPD Rp 1 M – Rp 5 M OB 875.000
* Mengelola Anggaran SKPD < Rp 1 M OB 700.000

II Berdasarkan Tempat Bertugas Range
A. Pejabat Administrasi Umum (Camat dan Jajaran) OB 150.000 – 500.000
B. Tenaga Dokter OB 1.000.000 – 3.000.000
C. Tenaga Fungsional Medis OB 750.000 – 1.650.000
D. Tenaga Administrasi Puskesmas OB 500.000 – 1.250.000
E. Tenaga Penyuluh OB 1.100.000 – 1.650.000

III Berdasarkan Kondisi Kerja
Diberikan kepada PNS Tenaga Medis Fungsional di RSUD
A. Tingkat Risiko I OB 1.100.000
* Pejabat Struktural, Adm Perkantoran, Ka Instalasi Rawat Jalan/Rawat INap
B. Tingkat Risiko II OB 1.150.000
* dr. Gigi, Staf Farmasi, Staf Gizi, Staf Fisio, Staf IFRS dan Gilut
C. Tingkat Risiko III OB 1.200.000
*Perawat, Staf Laboratorium
D. Tingkat Risiko IV OB 1.250.000
* Dokter Umum, Perawat IGD/ICU/Intera/Radioplogi/Bidan

IV Berdasarkan Kelangkaan Profesi
* Dokter Spesialis 8.000.000

V Berdasarkan Prestasi Kerja
A. Dokter yang Telah Purna Tugas OMK 2.000.000
B. Pegawai Teladan Kabupaten OT 5.000.000

VI Uang Makan PNS
A. Golongan I dan II OH 30.000
B. Golongan III OH 32.000
C. Golongan IV OH 36.000

Camat telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kutai Timur

Sebagian Kewenangan Bupati Dilimpahkan ke Camat
Untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat, Bupati Kutai Timur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kutim Nomor 21 tahun 2012 telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat yang tersebar pada 18 kecamatan se-Kutim.

SELANJUTNYA untuk memperjelas pelimpahan kewenangan dimaksud, Bupati Kutim mengeluarkan Perbup Nomor 6 tahun 2013 yang menjelaskan tentang perubahan beberapa lampiran terkait pelimpahan kewenangan dimaksud. Tujuannya masih sama, yakni agar peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik dapat lebih maksimal.

Pada saat memimpin rapat yang dihadiri para camat se-Kutim di Ruang Arau Kantor Bupati Kutim belum lama, Asisten Pemerintahan Syafruddin menjelaskan bahwa Perbup yang mengatur pelimpahan sebagian kewenangan ini dimaksudkan untuk merespons dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Terutama memerhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan.

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi pelayanan perizinan dan pelayanan non-perizinan.

Kewenangan camat sesuai Perbup dimaksud meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan serta pengawasan. Berikut fasilitasi, penetapan, pengumpulan data dan penyampaian informasi, penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan. Pelimpahan kewenangan bupati kepada camat dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan tata cara yang berlaku. Terkait hal ini, maka dinas, badan dan lembaga lingkup Pemkab Kutim wajib memberikan pembinaan intensif agar pelaksanaan pelimpahan kewenangan dapat berjalan optimal.

“Tetapi dalam hal-hal tertentu, apabila camat dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan tersebut maka bupati dapat menarik kembali. Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat tidak dapat dilimpahkan oleh camat ke kepala desa tanpa persetujuan bupati. Camat wajib membuat laporan untuk kewenangan yang telah dilaksanakan setiap enam bulan sekali kepada bupati melalui Sekretaris Kabupaten,” jelas Syafruddin didampingi Kabag Pemerintah Rizali Hadi.

Agar kewenangan tersebut dapat jelas dan dimengerti oleh para camat sehingga dapat dilaksanakan dengan baik, Asisten Tata Pemerintahan menjelaskan dengan detail bidang dan jenis kewenangan dimaksud. Yakni bidang pertanian dan peternakan, bidang perkebunan, bidang perkoperasian, bidang penanaman modal, kepariwisataan dan kebudayaan. Selanjutnya bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, bidang kesehatan, pendidikan, bidang sosial dan kemasyarakatan, hingga bidang penataan ruang.

Berikutnya bidang permukiman, bidang pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, bidang administrasi publik, pengembangan otonomi daerah. Menyusul bidang kependudukan, bidang hukum, perundang-undangan dan penegakan peraturan daerah, bidang penerangan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, politik dalam negeri dan wawasan kebangsaan, perikanan dan kelautan, perimbangan keuangan daerah, dan kehutanan.

Kemudian bidang perindustrian dan perdagangan, serta bidang pertambangan dan energi. Pertemuan tersebut dirangkai dengan sosialisasi pedoman pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

Hasil Evaluasi BPKP Kaltim terhadap kegiatan PNPM di Kecamatan Kaubun

PNPM merupakan program nasional yang sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat Kaubun, untuk itu ketepatan kegiatan PNPM terhadap sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) perlu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi proses yang telah berjalan. Untuk itu mulai hari Rabu hingga Kamis yang lalu, Tim BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Kaltim) telah melakukan audit terhadap kegiatan PNPM. Kegiatan dilakukan terhadap 3 Desa Sampling yakni di Desa Kadungan Jaya pada tanggal 3 April 2013 terhadap kegiatan SPP dan pembangunan Puskesmas Pembantu, kegiatan SPP dan pembangunan jalan lingkungan di Desa Bumi Rapak lalu keesokan harinya dilakukan pemeriksaan serupa di Desa Cipta Graha berupa pembangunan jalan dan jembatan kertak ulin serta kegiatan SPP. Untuk itu Pada hari Jum’at yang lalu tepatnya pada tanggal 5 April tahun 2013 bertempat di Kantor Camat Kaubun, dilaksanakan kegiatan ekspose hasil pemeriksaan kegiatan PNPM oleh BPKP Kaltim di Desa Kadungan Jaya, Desa Bumi Rapak dan Desa Cipta Graha yang dilaksanakan tanggal 3-5 April 2013 yang dihadiri oleh Camat Kaubun,Kepala Desa, Ketua BPD dan TPK dan pelaku kelompok SPP serta Undangan Rapat sebagaimana daftar terlampir dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut: Hasil dari pemeriksaan yang dijumpai diantaranya adalah
a. Survei harga barang yang dilakukan oleh TPK belum memadai
b. Pemanfaatan sisa dana lelang belum sesuai dengan ketentuan PNPM
c. Tidak adanya perubahan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sehingga tidak sesuai dengan progress fisik dilapangan
d. Penghimpunan, pencatatan dan pengarsipan hasil pelaksana tahapan kegiatan dan administrasi keuangan kegiatan PNPM belum dilakukan dengan tertib.
e. Sistem akuntasi dan pembukaan yang belum memadai
f. Ketepatan perhitungan dan klasifikasi pengeluaran berdasarkan kategori pengeluaran belum baik
g. Angka-angka dalam laporang keuangan belum akurat
h. Jumlah Pengeluaran dalam laporan keuangan belum didukung bukti
i. Sistem pengendalian Intern dari kegiatan PNPM belum memadai
j. Tingkat kesehatan UPK kurang memadai
Secara umum pelaksanaan kegiatan PNPM menurut BPKP terhadap Desa sampling relatif baik, namun ada rekomendasi BPKP untuk perbaikan program PNPM di Kecamatan Kaubun yakni
1. Memperbaiki pencatatan dan tertib administrasi keuangan PNPM.
2. Melaksanakan progress kegiatan PNPM tepat waktu sampai dengan dilakukannya MDST per tanggal 31 Maret tahun berikutnya agar tidak terkena sanksi program.

Puspen TNI : Batalyon Lintas Udara (Linud) 501/Kostrad Berhasil Merebut Sasaran. Senin, 19 November 2012

PUSPEN TNI (19/11),- Suasana pagi yang hening desa bumi jaya kaubun mendadak terdengar suara menggelegar, desingan pesawat tempur Hawk milik TNI AU berputar mengelilingi daerah musuh (yang diperanggapakan) diketinggian tepatnya diperkebunan sawit MPI (Multi Pasific International). Beberapa saat kemudian terlihat dari kejauhan pesawat Hawk melakukan pengeboman yang berkekuatan tinggi dengan 1 ton.

Itulah sebuah bagian skenario Latihan Gabungan (Latgab) TNI TA. 2012, pengeboman daerah sasaran musuh oleh 2 unit pesawat tempur Jenis Hawk TNI AU merupakan sinyal dan tanda dimulainya operasi serangan yang dilakukan oleh Batalyon Lintas Udara (Linud) 501/Kostrad.

Beberapa saat setelah pengeboman tepatnya jam 05.50 wita, dengan menggunakan 6 buah pesawat angkut Hercules ratusan prajurit Batalyon Lintas Udara (Linud) 501/Brigif 9 Devisi II kostrad, melaksanakan penerjunan didaerah perkebunan kelapa sawit MPI Bumi Jaya kaubun kabupaten Kutai Timur.

Penerjunan yang dilakukan dengan gerakan taktis dan professional dengan kemampuan tehnik tinggi adalah sebuah bukti kemampuan dan kehandalan prajurit Yonif 501/Kostrad dimedan pertempuran. Penerjunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka merebut sasaran strategis daerah ketinggian perkebunan MPI Bumi Jaya Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Dimana sebelumnya telah didahului dengan menerjunkan Tim KDOL pada tanggal 12 November 2012 pukul 02.00 WITA di Kaliorang Kab. Kutai Timur.

Setelah sasaran strategis tersebut direbut, selanjutnya Yonif 501/Kostrad melaksanakan operasi lanjutan sesuai dengan perintah komando atas. Penerjunan prajurit Batalyon Yonif 501/Kostrad dalam rangka Latgab TNI 2012 juga disaksikan secara langsung oleh Pangkostrad, Panglima Devisi II/Kostrad, Asops Panglima TNI, Aspers Panglima TNI, Aslog Panglima TNI beserta dengan Pejabat Teras Angkatan lainnya.

Teras BRI Akan Diresmikan di Kecamatan Kaubun (ANTARA News Kaltim)

Pemotongn pita oleh Plh. Kasi Pemerintahan Kecamatan Kaubun dalam rangka meresmikan TERAS Bank BRI yang dibuka di Desa Bumi Jaya Kecamatan Kaubun

Antara News Senin, 24 September 2012 23:32 WITA Oleh: Adi Sagaria
Sangatta (ANTARA News Kaltim) – Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, akan meresmikan Teras BRI di Kecamatan Kaubun, dengan membuka Kantor Unit Pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Funding Oficer (FO) Kantor Cabang Bank BRI Sangata, H Suyono, Senin, BRI Teras Kecamatan Kaubun akan diresmikan Selasa (25/9) dan akan didukung dua unit ATM yang akan ditempatkan di Kantor Kecamatan Kaubun dan Kantor PT Gunta Samba, sebuah perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit.

“Status masih BRI Teras, namun ke depan akan kita tingkatkan menjadi Kantor Unit dengan didukung ATM Online, sehingga memudahkan masyarakat bertransaksi selama 24 jam,” kata Suyono.

Didampingi Aminsyah, Supervisor Bank BRI Unit Swarga Bara, Suyono mengatakan, karena masih berstatus BRI Teras, sehingga untuk sementara akan menempatkan dua orang petugasnya, untuk melayani masyarakat bertransaksi maupun layanan kredit, simpan pinjam dan layanan lainnya.

“Untuk Kaubun statusnya masih Teras BRI, namun kita yakin akan berkembang sehingga statusnya akan tingkatkan menjadi Kantor Unit dan didukung dua unit ATM masing-masing di areal PT Guta Samba dan Kantor Camat Kaubun,” katanya.

Dijelaskan Suyono, meskipun dengan berstatus teras, namun sistem pelayanan yang ada nantinya kinerja perusahaan bisa meningkat.

“Untuk mengirim uang, karyawan tidak perlu ke Kantor BRI, cukup dari kebun sudah bisa bentransaksi,” kata Suyono.

Memang Teras BRI berada di desa atau kecamatan, tapi fungsinya tetap sama dengan Kancab mulai buka tabungan hingga penyaluran kredit.

Pembukaan Teras BRI di Kecamatan Kaubun merupakan dukungan langsung Bank BRI terhadap pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk Kutai Timur di beberapa kecamatan, seperti Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Sangkulirang dan lainnya.

“Saat ini tim sedang melakukan survey di Kecamatan Rantau Pulung dan kecamatan lain untuk segera dibuka Teras BRI,” ujarnya. (*)